July 9, 2011
SURABAYA – Perbaikan infrastruktur berupa perbaikan kualitas jalan di Jatim masih meleset dari target yang diharapkan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010 Pemprov Jatim menargetkan dapat memperbaiki jalan rusak atau kemantapan jalan sebesar 82 persen dari kondisi awal 80,10 persen. Perbaikan itu mencakup 1.602,70 kilometer. Namun, sampai akhir 2010, perbaikan jalan hanya mencapai 77,38 persen atau 1.548,35 km.
“Itu artinya ada penurunan kualitas jalan sepanjang 54,35 kilometer,” kata Irwan Setiawan, anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD Jatim, Sabtu (9/7).
Irwan mengatakan, perbaikan jalan juga tidak didukung oleh alokasi dana yang memadai. Sebelumnya pada 2009, alokasi anggaran untuk infrastruktur mencapai Rp 250 miliar justru turun pada 2010 menjadi Rp 227 miliar. Padahal, dalam Renstra telah ditentukan anggaran ideal untuk perbaikan infrastruktur mencapai Rp 779 miliar.
Dalam alokasi Renstra diperuntukkan untuk peningkatan jalan sepanjang 176 kilometer atau setara dengan 8,8 persen dengan nilai Rp 281 miliar. Anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan sepanjang 140 kilometer atau 7 persen senilai Rp 112 miliar. Sementara untuk pemeliharaan rutin jalan sepanjang 1.684,85 km membutuhkan anggaran senilai Rp 84 miliar.
Anggaran itu juga termasuk penggantian jembatan sepanjang 435 kilometer senilai Rp 58 miliar. Anggaran untuk rehabilitasi jembatan sepanjang 988 km senilai Rp 14 miliar. Sedangkan perbaikan infrastruktur lain yakni Jalur Lintas Selatan (JLS) sepanjang 70,68 km dengan nilai anggaran Rp 178 miliar.
Irwan menyatakan, anggaran dalam belanja modal pengadaan jalan, jembatan dan jaringan juga menurun dibanding 2009. Pada 2010, alokasi anggaran belanja tersebut hanya Rp 183 miliar dari sebelumnya Rp 185 miliar. Perbedaan antara renstra dan alokasi anggaran tersebut dinilainya telah melanggar peraturan daerah tentang pajak daerah.
Anggaran itu juga termasuk penggantian jembatan sepanjang 435 kilometer senilai Rp 58 miliar. Anggaran untuk rehabilitasi jembatan sepanjang 988 km senilai Rp 14 miliar. Sedangkan perbaikan infrastruktur lain yakni Jalur Lintas Selatan (JLS) sepanjang 70,68 km dengan nilai anggaran Rp 178 miliar.
Irwan menyatakan, anggaran dalam belanja modal pengadaan jalan, jembatan dan jaringan juga menurun dibanding 2009. Pada 2010, alokasi anggaran belanja tersebut hanya Rp 183 miliar dari sebelumnya Rp 185 miliar. Perbedaan antara renstra dan alokasi anggaran tersebut dinilainya telah melanggar peraturan daerah tentang pajak daerah.
“Dalam Perda tersebut hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) paling sedikit 10 persen untuk penyelenggaraan infrastruktur,” tuturnya.
Selain itu, pembangunan dan infrastruktur jalan pada 2011 di Jatim seperti pembangunan JLS yang rencananya dibangun sepanjang 618,80 km serta jembatan sepanjang 6.236 km semakin tidak jelas. Pasalnya, pembangunan JLS di sejumlah titik mulai mangkrak.
Irwan mengatakan sejumlah titik jalan sudah mulai rusak sehingga memerlukan anggaran tambahan. Bahkan di Banyuwangi, lahan yang semula diperuntukkan bagi JLS kembali dimanfaatkan warga untuk pertanian.
Irwan mengatakan sejumlah titik jalan sudah mulai rusak sehingga memerlukan anggaran tambahan. Bahkan di Banyuwangi, lahan yang semula diperuntukkan bagi JLS kembali dimanfaatkan warga untuk pertanian.
“Bahkan, di Jember yang pengerjaan jalannya di pinggir pantai dengan pengerasan pasir, sekarang sudah menjadi pasir lagi,” jelasnya.
Secara terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo menandaskan pembangunan JLS antara Malang hingga Pacitan ditargetkan selesai pada 2013 mendatang. Hanya saja, sejumlah masalah masih ditemukan seperti pembebasan lahan. “Kita akan bicarakan lagi dengan untuk pembebasan lahan agar JLS bisa segera dilanjutkan,” katanya. yop
sumber :
